Mendagri: Kesepakatan Dirjen Otda-Partai Aceh Tidak Formal

Mendagri | dok. tribunnews.com

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi tidak mempersoalkan terjadinya 'kesepakatan' antara Dirjen Otda (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dan Partai Aceh dalam rangka Pilkada Aceh. Pasalnya, kesepakatan itu dibuat dengan niat baik agar wakil Partai Aceh ikut dalam pemilihan kepala daerah.

"Partai Aceh hingga kini belum daftar. Niat baik Pak Djo, alangkah baiknya bila semua ikut, partai nasional ikut, Partai Aceh ikut, dan pemilu kada berlangsung damai," kata Gamawan saat berbincang dengan wartawan di ruang wartawan Kemendagri Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan sebenarnya kesepakatan yang dibuat bukan merupakan sesuatu yang formal. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengurus Partai Aceh mendatangi Djohermansyah untuk dialog.

"Pak Djo lantas bicara agar Partai Aceh mau menerima jika ketentuan calon independen diakomodasi di qanun pemilukada. Partai Aceh mau, tapi minta agar pemilukada ditunda," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gamawan menceritakan Partai Aceh kemudian meminta Dirjen Otda menandatangani surat kesepakatan itu secara resmi. Namun, Dirjen Otda tidak bersedia menandatangani karena yang menentukan penundaan pemilu kada bukan Kemendagri, melainkan Komite Independen Pemilihan (KIP) dan KPU Pusat.

"Surat yang diparaf itulah kemudian dibawa ke KIP Aceh. Intinya untuk menanyakan bisa nggak diundur, karena dia yang punya kewenangan, bukan Kemendagri," ujarnya.

Gamawan mengatakan Dirjen Otda juga sudah berbicara dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjelaskan bahwa surat itu hanyalah untuk sebuah niat baik, tidak ada kepentingan lain.

Seperti diketahui, Irwandi Yusuf kecewa dengan tindakan Djohermansyah yang dinilai gegabah, tidak profesional, serta mengabaikan prinsip netralitas, dengan malakukan kesepakatan dengan Partai Aceh. Bahkan, Irwandi sudah melaporkan tindakan mantan Deputi Setwapres Bidang Politik ini ke Presiden SBY.

Ketika ditanya apakah Gamawan sudah menerima pengaduan dari Irwandi, ia hanya mengatakan dirinya belum menerima pengaduan. "Karena sudah diberitahu duduk persoalannya," ujarnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Selengkapnya »

DPR: Kasus Penembakan di Aceh Jangan Dibiarkan!

Eva Kusuma Sundari [dok. radar bogor]

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta agar memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan kasus penembakan oleh orang tak di kenal di Aceh. Pasalnya, peristiwa itu dinilai telah merisaukan masyarakat.

"Presiden dan Menkopolhukam segera menangani dan tidak melakukan pembiaran," kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari melalui pesan singkat, Senin (2/1/2012).

Eva menilai aneh peristiwa penembakan itu lantaran sikap kepolisian yang lambat menangani. Padahal, penembakan sudah terjadi tiga kali. Selain itu, tambah dia, tidak ada pernyataan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Apakah Polri berhadapan dengan kekuatan yang tidak terlawan sehingga seperti gagu? Jika kaitannya dengan hambatan politis, maka hanya Menkopolhukam dan Presiden sendiri yang bisa menyelesaikan," kata politisi PDI-P itu.

Seperti diberitakan, enam orang tewas dalam tiga peristiwa penembakan di Aceh dua hari terakhir. Dua peristiwa terjadi di Blang Cot Tunong, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, yang menewaskan empat orang menjelang pergantian tahun.

Semalam, penembakan kembali terjadi di pedalaman Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, di Blok B Serkey. Dua warga tewas ditembak.

Menurut kepolisian, penembakan di Bireuen dilakukan menggunakan senjata api jenis AK-47. Kepolisian menyebut masih melakukan penyelidikan.

Kesimpulan:

• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta agar memerintahkan jajarannya untuk segera menuntaskan kasus penembakan oleh orang tak di kenal di Aceh.
• Polri tidak berdaya menghadapi para pelaku kriminal bersenjata tersebut.
• Perlu adanya pernyataan resmi dari Pihak GAM/KPA terkait kasus-kasus tersebut.

Sumber: Kompas

Selengkapnya »

KPA Siap Bantu Polisi Ungkap Penembakan

BANDA ACEH - Komite Peralihan Aceh (KPA) menyatakan siap membantu pihak kepolisian mengungkap kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di beberapa wilayah di provinsi itu dalam dua hari terakhir.

Polisi megangkat jenazah Wagino (38) yang tewas ditembak orang tak dikenal di depan Istana Boneka Jalan T Iskandar, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu (31/2/2011) malam. Pada malam yang sama juga terjadi penembakan, tiga pekerja kabel telekomunikasi tewas dan tujuh orang luka-luka setelah diberondong senjata api di Kabupaten Bireuen. [Serambi Indonesa/Budi Fatria]

"Kami menguntuk tindakan tersebut dan KPA (Komite Peralihan Aceh) menyatakan siap membantu aparat kepolisian jika dimintai bantuan dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan yang menelan korban jiwa," kata juru bicara KPA Pusat Mukhlis Abee di Banda Aceh, Senin (2/12/2012).

Menurutnya, pihak KPA sangat percaya bahwa institusi kepolisian akan bekerja dengan baik untuk mengusut dan mengidentifikasi pelaku serta mengungkap motif dari tindakan-tindakan tersebut. "Pengungkapan kasus-kasus kekerasan bersenjata yang terjadi belakangan ini penting dan hal itu juga sangat diharapkan oleh KPA agar tidak terjadi fitnah dan saling tuding antara berbagai pihak," tuturnya.

Ditegaskannya, seluruh kader KPA sampai dengan saat ini masih berkomitmen menjaga perdamaian dan KPA mendukung segala tindakan dari aparat kepolisian untuk menegakkan hukum terkait dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan bersenjata di Aceh.

"Kepada siapa pun warga negara Indonesia yang tinggal di Aceh, jika ada tindakan yang mengancam ataupun yang dicurigai akan melakukan tindakan teror dan kekerasan bersenjata, silakan lapor kepada kepolisian," tuturnya.

Mukhlis juga mengatakan, pihak KPA juga sudah mengingatkan kepada seluruh kader KPA untuk tidak terpancing dan terprovokasi atas tindakan-tindakan oknum yang hari ini ingin merusak suasana damai yang telah berlangsung di Aceh. "KPA yakin bahwa stabilitas keamanan dan keberlangsungan perdamaian adalah kunci untuk membangun Aceh yang lebih baik," ujarnya.

Untuk itu, KPA mengimbau kepada semua pihak untuk terus memelihara perdamaian dan bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam pengungkapan kasus yang telah terjadi. "Kepedulian semua pihak akan masa depan perdamaian Aceh akan memperteguh perdamaian yang sudah dicapai saat ini dan hal itu dapat meminimalkan gerakan-gerakan yang dapat merusak akar perdamaian yang sudah kuat terbangun saat ini," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam satu bulan terakhir telah terjadi berbagai kasus kekerasan bersenjata di Aceh. Data yang dihimpun, pada 4 Desember 2011 terjadi penembakan terhadap delapan warga di Desa Geurodong Pase, Aceh Utara, dan mengakibatkan tiga orang tewas.

Selanjutnya pada 31 Desember 2011 terjadi penembakan di Desa Blang Cot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang menyebabkan tiga orang tewas. Pada hari yang sama, satu orang tewas dalam  penembakan yang terjadi di Desa Ilie, Ulheu Kareng, Banda Aceh. Yang terakhir, peristiwa penembakan di Blok-B Seureukey, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, yang menyebabkan satu orang tewas.

Sumber: Kompas.com

Selengkapnya »

Polisi Temukan 20 Selongsong Peluru AK di Langkahan

LHOKSUKON - Tim Polres Aceh Utara yang terjun ke lokasi penembakan Langkahan pada pukul 01.00 dini hari tadi menemukan barang bukti berupa 20 selongsong peluru AK. Tim Polres Aceh Utara turun ke TKP dibantu oleh Polsek Langkahan dan Polsek Cot Girek menemukan fakta kedua korban ditembak dari jarak dekat saat sedang duduk di warung kopi Paimin.

Minggu (1/1) malam sekitar pukul 21.30 wib terjadi penembakan di Desa Sereuke Kecamatan Langkahan Aceh Utara. Penembakan membabi buta tersebut menewaskan Suryadi (39) di tempat dan melukai Eddy (32).  Kedua korban ditembak dengan menggunakan senjata laras panjang, diduga jenis AK. 

Saksi mata yang ditemui The Globe Journal di TKP dini hari tadi mengatakan kedua korban bersama warga lainnya sedang duduk-duduk di warung kopi Paimin. Tiba-tiba langsung ada suara tembakan yang membabi buta, kedua korban jatuh telungkup dengan bersimbah darah. Warga lainnya di warkop pun lari terbirit-birit menyelamatkan diri.

"Kami sedang duduk-duduk seperti biasa, tiba-tiba ada suara tembakan yang begitu keras. Saya langsung berusaha lari menyelamatkan diri,"ujar Ibrahim (50) saksi mata.

Darah yang tampak masih segar berceceran di tanah sekitar warung kopi sederhana tersebut. Suasana desa gelap gulita sepi karena penerangan di desa belum memadai. Jalanan menuju desa kondisinya sangat buruk sehingga sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus penembakan yang telah terjadi untuk kesekian kalinya di Aceh Utara ini. "Kita belum tahu apa motif penembakan itu, kami akan terus perkembangannya,"ucap Kapolres Aceh Utara AKBP Farid singkat.

Sumber: The Globe Journal

Selengkapnya »

Isu Penembakan di Banda Aceh, Tidak Benar

Ilustrasi

BANDA ACEH - Isu adanya penembakan di sejumlah tempat di Banda Aceh, seperti di Ulee Lheue, dan Cot Lamkeuweuh, sama sekali tidak benar. Isu tersebut sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang kemungkinan  tidak menginginkan Aceh aman. Bahkan isu ada penembakan juga dihembuskan terjadi di kawasan Blangbintang, Aceh Besar.

"Itu hanya isu. Tidak ada penembakan," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Moffan MK melalui Kapolsek Ulee Lheue AKP Irwan SSos yang dihubungi Serambinews.com.

Warga Banda Aceh menerima sms berantai dan black berry mesenger (bbm) terkait adanya penembakan di sejumlah tempat. Bahkan informasi tersebut melebar hingga ke luar Aceh, seperti Jakarta dan sejumlah daerah lainya.

Sumber: serambinews.com

Selengkapnya »

Nasir Jamil: Penembakan di Aceh Terkait Pilkada

*Pilkada Aceh untuk memilih gubernur baru dijadwalkan terselenggara pada bulan Februari 2012

Foto: vibizdaily

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menengarai ada upaya menciptakan konflik horizontal di Nangroe Aceh Darussalam, dengan melakukan penembakan terhadap orang-orang suku tertentu yang tinggal di Aceh.

"Menjelang pilkada memang situasi di Aceh semakin mencekam. Ini disebabkan karena situasi dan menurut saya ada upaya membenturkan antara Aceh dengan suku tertentu," ujar Nasir dalam perbincangan telepon dengan VIVAnews.com, Minggu 1 Januari 2012.

Nasir menyebutkan, dari beberapa kejadian yang menimbulkan korban tewas dalam kurun waktu awal Desember 2011 hingga malam tahun baru 2012, korban tersebut dari suku tertentu.

"Jadi memang ada skenario untuk menciptakan konflik horizontal antara masyarakat Aceh dengan masyarakat  suku tertentu yang ada di Aceh. Karenanya kita berharap agar Kapolri itu memerintahkan Kapolda untuk segera menangkap pelakunya," kata Nasir.

Lebih lanjut, politisi PKS ini memang terkesan ulah pihak tertentu yang ingin membuat kondisi Aceh tidak kondusif menjelang pilkada.

"Menurut saya, dia (pelaku) mulai bergerak dari Aceh Utara langsung ke Banda Aceh, ke pusat kekuasaan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang disengaja menjelang pilkada," kata Nasir.

Meski begitu, Nasir tidak mau menduga siapa pelaku sebenarnya di balik aksi tersebut. "Saya tidak memprediksi siapa pelakunya. Tapi kan ini kondisi yang sengaja diciptakan. Menjelang pilkada, membuat masyarakat menjadi takut dengan kondisi seperti ini gitu lho," kata legislator yang terpilih dari dapil Nangroe Aceh Darussalam I ini.

Pilkada Aceh untuk memilih gubernur baru dijadwalkan terselengara pada bulan Februari 2012. Oleh karena itu, Nasir meminta polisi segera mengusut dan menemukan serta menangkap pelakunya agar masyarakat tidak gelisah dan pelaksanaan pilkada pun bisa berjalan dengan baik.

"Makanya kita minta polisi segera mengusutnya. Karena kalau ini dibiarkan akan menimbulkan ketidakpastian dan justru akan timbulkan konflik horizontal lagi nantinya," kata Nasir.

Seperti diketahui, aksi penembakan yang terjadi di malam tahun baru di Nangroe Aceh Darussalam menewaskan empat orang di 2 lokasi berbeda.

Penembakan pertama terjadi sekitar pukul 20.30, Sabtu 31 Desember 2011. Seorang penjaga toko Istana Boneka tewas ditembak oleh orang tak dikenal. Korban tewas akibat luka tembak di bagian kiri kepala.

Penembakan kedua terjadi di Desa Blangcot, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, sekitar pukul 21.00. Lihat kronologis lengkapnya di sini.

Sumber: vivanews.com

Selengkapnya »

Gubernur Aceh Laporkan Dirjen Otda ke Presiden SBY

Foto: Politikana

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf melaporkan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Joehermansyah Johan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Joehermansyah dituding telah menyepakati penandatanganan Memorandum of Agrement (MoA) dengan Partai Aceh terkait rencana penundaan Pemilukada Aceh.

Dia menilai tindakan itu mengangkangi kebijakan Pemerintah Pusat yang sudah berupaya agar Pemilukada tidak ditunda.

“Sudah lama kita dengar isu tentang ambisi pribadi sang Dirjen, tapi selama ini kita tidak percaya. Kita yakin Pak Joe seorang profesional, tetapi dengan beredarnya kesepakatan gelap antara Dirjen Otda dengan PA, kita pun pantas tertanya, Qou Vadis  Pak Dirjen," kata Irwandi di Banda Aceh, Jumat (30/12/2011).

Kesepakatan itu kata Irwandi, disepakati Djohermansyah Djohan dengan petinggi Partai Aceh pada 12 Desember 2012. Kemarin dokumen kesepahaman itu bocor ke publik di Aceh.

Dalam kesepakatan itu disebutkan, Kemendagri menyetujui penundaan Pemilukada; Partai Aceh menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui calon perseorangan, dan DPRA akan kembali membahas Qanun Pilkada pada awal 2012 dengan mengakomodir calon perseorangan.

Irwandi menilai penandatanganan MoA rencana penundaan Pemilukada dengan Partai Aceh itu adalah sebuah tindakan penuh ambisius Joehermansyah yang menginginkan Pilkada ditunda.

Menurut Irwandi, Pemerintah Pusat melalui Kemenko Polhukam telah mengupayakan untuk menghindari penundaan Pemilukada Aceh, karena penundaan Pemilukada diyakini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Namun dalam manuver di lapangan , Dirjen Otda terkesan sangat berambisi mendorong penundaan Pemilukakada," cetusnya.

Atas tindakan tersebut, Irwandi kemudian melaporkan manuver yang dilakukan Dirjen Otda tersebut kepada Presiden SBY melalui pesan singkat ke nomor pribadinya. Laporan itu juga ditujukan kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Gubernur ikut menyerahkan dua versi dokumen kesepakatan gelap antara Dirjen Otda dengan Partai Aceh kepada Presiden, Menkopolhukam dan Mendagri. Dokumen terdiri atas selembar berupa tulisan tangan dan selembar lainnya berupa ketikan.

Irwandi meminta Presiden, Menkopolhukam dan Mendagri untuk membina sekaligus menegur Dirjen Otda atas tindakan kontraproduktifnya di Aceh yang dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana.
(put)

 Sumber: Okezone.com

Selengkapnya »

MK Lanjutkan Sidang DPRA Gugat KIP

Photo: mahkamahkonstitusi.go.id

BANDA ACEH - Meski DPRA sudah mencabut gugatan sengketa kewenangan lembaga tentang Pilkada Aceh di Mahkamah Konstitusi (MK) namun persidangan perkara tersebut tidak serta merta terhenti. Sidang kedua perkara ini digelar di MK pada 4 Januari 2012.

“Sidang memang dilanjutkan MK. Kami baru saja mendapat undangan untuk menghadiri sidang itu pada hari Rabu 4 Januari 2012 pukul 13.00 WIB,” kata Imran Mahfudi, Pengacara KIP Aceh kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (30/12).

Surat undangan menghadiri persidangan disampaikan langsung ke Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekan di Banda Aceh dengan Nomor Panggilan 1320.6/PAN MK/12/2011 yang ditandatangani Panitera MK, Kasianur Sidauruk.

Imran mengatakan siap menghadiri persidangan tersebut. Dia yakin, undangan yang sama juga sudah disampaikan MK kepada DPRA dan tim kuasa hukum.

Imran menyebutkan, meski DPRA sudah menarik gugatan, tapi keputusan akhir tetap ada pada MK. “MK yang berwenang memutuskan, apakah gugatan itu akan diteruskan atau dihentikan seperti yang diinginkan DPRA,” tambahnya.

Seperti diketahui, DPRA menarik kembali permohonan SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara) DPRA terhadap KPU dan KIP Aceh yang sudah sempat disidangkan pada 2 Desember 2011.

Ketua MK, Mahfud MD yang dimintai tanggapannya apakah gugatan bisa dicabut begitu saja, mengatakan, “Bisa saja (dicabut). Kan orang berperkara itu sukarela.”(sar)

Sumber: aceh.tribunnews.com

Selengkapnya »

Buntut Pilkada, Manokwari Rusuh, Rumah Calon Gubernur Incumbent Dibakar Massa

Photo|vivanews.com

MANOKWARI - Sengketa Pilkada Papua Barat berujung kerusuhan di Manokwari. Pemblokiran jalan oleh ratusan warga suku Arfak pendukung kandidat gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Origenens Nauw, Selasa (20/12), semakin meluas. Puncaknya massa bahkan berani membakar rumah Gubernur incumbent Abraham Aturury.

Awalnya Polisi berusaha melakukan negosiasi dengan warga pendukung Dominggus Mandacan dan Origenens Nauw. Namun, warga tetap memblokade jalan baru dan Jalan Trikora Sowi. Bahkan di depan toko Sinar Suri diblokade dengan membakar ban bekas.

Warga memblokade jalan dengan menebang sejumlah pohon di jalan-jalan utama Kota Manokwari. Hingga kini situasi di berbagai lokasi masih mencekam. Warga masih berjaga-jaga di lokasi pemalangan jalan.

Usai memblokir sejumlah jalan di Kota Manokwari, ratusan warga tersebut kemudian membakar rumah Gubernur incumbent Abraham Aturury.

Tidak kurang dari sembilan mobil dan 20 motor serta rumah dan pendopo hangus terbakar. Tidak hanya itu, sebagian isi rumah yang tidak terbakar juga ikut dirusak massa. Ratusan aparat Polres dan Brimob Polda Manokwari, berusaha menetralisir kondisi Kota Manokwari.

Hingga kini situasi di berbagai lokasi di Manokwari masih mencekam. Warga masih berjaga-jaga di rumah mereka. Sementara hampir seluruh pusat perekonomian di Kota Manokwari ditutup mengantisipasi adanya aksi susulan.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya kemarin sore menolak semua permohonan pemohon dan tetap pada keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dengan memenangkan calon incumbent Abraham Aturury dan Rahimin Katjong sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. [ndis]

Sumber: Seruu.com

Selengkapnya »

Dir. IHC: Dalam Hal Layanan Publik, Indonesia Masih Mewarisi Budaya Belanda

Nusa Dua - Direktur Institut Habibie Center, Dewi Fortuna Anwar, mengatakan ada dua hal dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang perlu mendapat perhatian khusus karena dinilainya salah kaprah.

»Kemampuan lembaga politik untuk menyerap suara rakyat masih terbatas,” kata Dewi Fortuna dalam acara Lokakarya Bali Democracy Forum dengan tema »Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial dalam Partisipasi Berdemokrasi” di Grand Ballroom Hotel Ayodya, Nusa Dua, Bali, Rabu, 7 Desember 2011.

Inilah catatan pertama demokrasi yang salah kaprah. Lembaga politik di Indonesia, menurut Dewi Fortuna, masih dalam tahap awal. Kualitas orang-orang yang duduk di lembaga politik pun masih terbatas. Maka tak mengherankan bila kemampuannya dalam menyerap aspirasi rakyat pun serba terbatas.

Hal kedua yang menjadi catatan adalah lembaga pemerintah yang masih mewarisi budaya birokrasi yang melayani dan menjadi kepanjangan tangan penguasa. »Ini warisan budaya Belanda, para pamong waktu itu melayani Belanda, bukan rakyatnya,” ujar Dewi.

Para pamong yang berkuasa memungut upeti dari rakyat untuk kesejahteraan penguasa. Demikian pula orang-orang yang duduk dalam pemerintahan sekarang. »Memakai uang rakyat dianggap sah-sah saja,” ujarnya.

Lokakarya ini dihadiri para pakar, akademikus, dan sejumlah insan media nasional. »Lokakarya ini diharapkan membuka ruang bagi dialog dan proses diseminasi informasi kepada masyarakat luas mengenai BDF,” kata Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, A.M. Fachir.

NIEKE INDRIETTA

Sumber: TEMPO Interaktif

Selengkapnya »

Muallem Undang Masyarakat Hadiri Khanduri Raya 4 Desember Besok

*Acara akan berlangusng di Meureu, Indrapuri, Aceh Besar.

*Waspadai Provokator Menyusup

BANDA ACEH - Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, memastikan partai yang dipimpinnya bersama Komite Peralihan Aceh (KPA) memperingati 4 Desember di Meureu, Indrapuri, Aceh Besar. Ini memang ritual yang mereka lakukan setiap tahun.

"Kami mengundang seluruh komponen masyarakat untuk ikut dalam acara ini," kata Muzakir Manaf -Mualem- yang juga adalah Ketua KPA. "Di dalam acara, nanti akan kami serukan untuk bersatu menjaga perdamaian di Aceh. Sebab, sekarang mulai muncul upaya-upaya mengganggu perdamaian Aceh."

Mualem tak memungkiri, bahwa peringatan 4 Desember itu berawal dari berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976. Kini, sebagian besar tokoh pergerakan GAM telah bergabung dalam Partai Aceh setelah perjanjian damai ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Itulah sebabnya, kata Mualem, tanggal 4 Desember itu memiliki makna bagi Partai Aceh dan KPA. "Karena itu kami bikin khanduri."

Pemerintah Pusat juga sudah memenuhi sejumlah permintaan masyarakat Aceh sebagaimana diatur dalam perjanjian damai MoU Helsinki yang di antaranya sudah diterakan dalam Undang-undang Pemerintah Aceh. "Namun itu belum terlaksana dengan baik, mudah-mudahan segera dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Aceh."

Pada pelaksanaan kegiatan besok, menurut Mualem, mereka akan mengajak berbagai komponen masyarakat untuk mengisi perdamaian ini dengan berbagai kegiatan yang positif. "Mudah-mudahan tak ada provokator yang datang menyusup ke dalam kegiatan kami," katanya. "Kalau kami tahu ada provokator akan kami tangkap dan serahkan kepada penegak hukum."

Mualem juga mengatakan sejumlah oknum sedang berupaya menciptakan suasana Aceh menjadi tak nyaman.  "Nanti setelah terungkap, masyarakat sendiri akan melihat siapa oknum yang merugikan rakyat Aceh itu. Siapapun pelakunya harus dihukum berat. Mudah-mudahan kepolisian segera menangkap dan mengumumkan kepada masyarakat secara terbuka tentang siapa pelakunya. Masyarakat Aceh perlu membantu penegak hukum agar cepat terungkap." []

Sumber: The Atjeh Post

Selengkapnya »

Peringati 4 Desember, PA Berdoa di Kuburan Wali

Anggota Gerakan Aceh Merdeka mengibarkan Bulat Sabit di Denmark pada tanggal 4 Desember 2010. Di Aceh tidak ada lagi pengibarana bendera GAM setelah RI-GAM berdamai di Helsinki pada tahun 2005. | The Global Journal

Banda Aceh - Memperingati hari Ulang Tahun Gerakan Aceh Mardeka (GAM), yang jatuh pada  4 Desember. Partai Aceh (PA) akan gelar doa bersama di kuburan Wali Nanggroe, Tgk Hasan Tiro. Mereka akan gelar kegiatan tepatnya di Mereu, Aceh Besar, tempat Hasan Tiro dikebumikan.

"Informasi yang saya dapatkan nanti kita akan gelar doa bersama di seluruh Aceh, khusus Banda Aceh akan kita adakan di kuburan wali,"ungkap Mantan Staf Khusus Wali Nanggroe, Muzakir Hamid kepada The Globe Journal, Sabtu (3/12).

Muzakir menjelaskan, di Aceh Utara akan digelar empat titik doa bersama. Sementara di daerah lain ada di Pidie, Batei Iliek dan beberapa tempat lainnya.
Katanya lagi, dalam acara tersebut. Mereka akan mendoakan perdamaian di Aceh jangan tercemar oleh politik.

"Kita akan berdoa demi kedamaian di Aceh agar tidak tercemar oleh politik Pemilukada yang dipaksakan itu,"ujar Mantar Jubir PA tersebut.

Selain itu katanya, mereka akan menyantuni anak yatim, dan memotong sapi untuk kenduri. Dalam acara nantinya akan ada pesan-pesan dari Pemangku Wali Naggroe Tgk Malek Mahmud.

"Nanti akan hadir di Meureu beberapa petinggi mantan Gerakan Aceh Mardeka (GAM), Malek Mahmud, Zaini abdullah, muzakir manaf, dan Petinggi lainny," imbuh Muzakir saat sedang menunngu rombongan pemangku wali nanggroe dari Jakarta.

Sumber : The Global Journal

Selengkapnya »

Haleluyah!! PKS Baca Injil Matius di Raker Komisi III DPR RI

JAKARTA (voa-islam.com) – Perubahan PKS menjadi partai terbuka tak perlu diragukan lagi. Untuk membuktikan diri sebagai partai yang rahmatan lil alamin,  PKS mengutip dalil ayat Alkitab (Bibel), kitab suci kristiani.
Peristiwa itu terjadi saat pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi di Komisi Hukum DPR terhadap RUU Peradilan Anak, Senin (28/3/2011). Dalam pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan oleh jurubicaranya, Nasir Djamil, PKS mengutip beberapa perintah agama dalam Injil Matius yang berasal dari Bibel. PKS menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak. Intinya, PKS setuju proses terhadap RUU Peradilan Anak dilanjutkan.
"Perlakuan terhadap anak-anak menjadi cerminan kesetiaan umat Kristiani terhadap Tuhan sebagaimana dalam Matius 18 ayat 5," papar ustadz kelahiran Medan 22 Januari 1970 itu.Ayat yang dimaksud Ustadz Nasir adalah sabda Yesus sebagai  berikut: "Dan barangsiapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku."
Ketika dikonfirmasi seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nasir mengaku dirinya merupakan sosok inklusif. "Saya ini alumnus IAIN (Ar-Raniry Banda Aceh), menghadirkan Islam rahmatan lil 'alamien," aku anggota DPR RI daerah pemilihan Nanggroe Aceh Darussalam-1 itu.

    "....Ini bukti kami tidak berpandangan sempit, ujar Ustadz Nasir..."

Dia menuturkan, produk semua undang-undang harus menginspirasi semua ajaran agama di Indonesia. Penyebutan Fraksi PKS terhadap ayat di Matius, lanjut Ustadz Nasir, menunjukkan partai ini tidak memiliki pandangan sempit. "Ini bukti kami tidak berpandangan sempit," ujar Ustadz Nasir.

Usai menjelaskan pandangan Fraksi PKS, Ustadz Nasir langsung mendapat komentar dari pimpinan sidang yang juga Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K Harman. Benny langsung mengaitkannya dengan keberadaan PKS sebagai anak nakal koalisi.Benny menuturkan, sebagai orang Kristiani, dirinya memahami betul tentang Injil Matius yang dibacakan oleh Ustadz Nasir Jamil.

"Fraksi PKS mengutip Al Kitab. Saya tahu baik isi surat itu. Intinya, kalau ada anak nakal tidak boleh dihukum dan dikucilkan. Begitu juga dengan PKS, nakal sedikit mohon supaya tidak dikucilkan. Kalau ada daging dibagi sama-sama, kebersamaan itu yang penting supaya dagingnya jangan busuk," seloroh Benny yang langsung disambut tawa seluruh peserta rapat. Ustadz Nasir yang dituju hanya menanggapi dengan senyum-senyum.

Benny agaknya mau menyindir keberadaan PKS yang dalam Sekretariat Gabungan Koalisi yang kerap berbeda dengan mayoritas partai koalisi. Yang mutakhir dalam usul hak angket pajak, PKS bersama Partai Golkar berbeda pandangan dengan partai koalisi lainnya dengan mendukung usul hak angket pajak.

Tidak ada yang perlu diributkan dari pengutipan Injil oleh partai yang dulu didirikan sebagai partai dakwah itu, bila mereka mengakui ayat-ayat Injil soal perlindungan anak masih relevan, terlepas dari fakta banyaknya kasus pedofilia para pastor yang mencoreng gereja Katolik belakangan ini. Itulah tafsir ayat 'rahmatan lil alamin' menurut partai terbuka. [taz/inl, mi]

Selengkapnya »

Demokrasi Indonesia Masih Politis

Jakarta - Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengatakan, perjalanan demokrasi di Indonesia masih bersifat politis, karena dari lima dimensi demokrasi, baru demokrasi politik yang mendapatkan perhatian.

"Demokrasi kita masih belum ideal karena dari rezim satu ke rezim yang lain, satu pemerintahan ke pemerintahan lain, yang mencolok baru dari demokrasi politik," katanya, saat menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (1/12).

Sedangkan dimensi demokrasi lainnya, seperti demokrasi ekonomi, pendidikan, hukum, sosial, dan seterusnya, dinilai Amin, masih "jauh panggang dari api", karena korporasi besar mengangkangi bangsa dan cenderung melegalkan segala cara tanpa peduli melanggar hukum dalam mengeruk keuntungan.

Selama ini, kata Amien, Indonesia hanya melakukan pembenahan yang tampak dari luar, sedangkan karut marut dimensi demokrasi yang belum sepenuhnya terjawab serta konflik internal yang kerap terjadi tidak menjadi perhatian karena tak tampak dari dunia luar.

"Kita merupakan bangsa yang masih belum matang. Hanya fokus menjaga tampilan depan rumah di khalayak ramai, tanpa peduli kondisi di dalam rumah," katanya.

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus meningkatkan kepercayaan dirinya agar tidak merasa rendah di hadapan bangsa lain.

"Harus melakukan revolusi mental bahwa kita `great nation`," ucap mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Senada dengan itu, Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, demokrasi Indonesia saat ini masih belum sempurna, namun tren demokrasi akan terus melebar karena komponen budaya demokrasi "good governance" sangat menonjol.

"Kalau kita lihat trennya saat ini akan semakin sulit mengelola dan mempertahankan pemerintahan yang tidak egaliter," tutur penggagas gerakan "Indonesia Mengajar" itu. [TMA, Ant]

Sumber: GATRA.COM

Selengkapnya »

Gubernur Sulut Terpilih Jadi Gubernur Terbaik se- Indonesia

* Gubernur Aceh Tidak Masuk Nominasi 3 Besar

MANADO - Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang memeroleh penghargaan sebagai gubernur terbaik dan berprestasi di ajang penganugerahan GATRA Award 2011.

"Ya, pak gubernur memeroleh penghargaan dari GATRA Award 2011 sebagai gubernur berprestasi. Penghargaan serupa juga diterima gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Tengah," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Christian Sumampouw, di Manado, Jumat.

Sumampouw menjelaskan, penghargaan yang diterima gubernur Sarundajang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi yang bertepatan dengan acara perayaan HUT Gatra ke-17 di Sahid Jaya Hotel Sudirman Jakarta, Kamis (1/12).

Dia menjelaskan, Mendagri memberikan apresiasi kepada Sarundajang yang telah mampu membangun Sulut dengan penuh jiwa dan raga serta tanggung jawab sehingga membawa kemajuan pesat sehingga layak dinobatkan sebagai gubernur terbaik tahun 2011.

Ditetapkannya Sarundajang sebagai gubernur terbaik dari 33 Provinsi se-Indonesia, kata Sumampouw, karena dinilai berhasil membawa Provinsi Sulawesi Utara dua tahun berurutan memeroleh predikat opini pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, membawa Provinsi Sulawesi Utara terbaik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).



Sumber: REPUBLIKA.CO.ID
 

Selengkapnya »

MK Gelar Sidang Pertama Gugatan DPRA untuk KIP

*MK Berikan Waktu DPRA 14 Hari untuk Perbaiki Gugatan

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi hari ini telah memulai sidang perdana gugatan sengketa kewenangan lembaga negara antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Dalam sidang yang berlangsung 20 menit itu, hakim Mahkamah Konstitusi  memberi waktu hingga 14 hari ke depan kepada kuasa hukum DPRA untuk melengkapi berkas gugatan.

"Mekanisme sidangnya memang begitu. Setelah sidang pertama, diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan. Hakim minta dikongritkan gugatan," kata Mukhlis Mukhtar, kuasa hukum DPRA saat dihubungi The Atjeh Post seusai sidang, Jumat, 2 Desember 2011.

Sidang perdana itu dihadiri Ketua DPRA Hasbi Abdullah. Selain Mukhlis Mukhtar, hadir juga Safaruddin selaku kuasa hukum DPRA. Sedangkan dari KIP diwakili kuasa hukumnya, Imran Mahfudi dan Ansharullah Ida dari kantor hukum Imran Mahfudi dan rekan.

Mukhlis mengatakan, dalam gugatan disampaikan, berdasarkan UU 1945 pasal 18 b, negara wajib menghargai dan menghormati kekhususan atau keitimewaan suatu daerah. "Karena Aceh adalah sebuah daerah khusus sesuai UUPA, berhak mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk kewenangan memilih gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan ketentuan pasal 73 UUPA.

Namun, kata Mukhlis, KPU Pusat dengan surat bernomor 235/2011 telah mengganggu kewenangan Aceh karena dengan surat tersebut KIP Aceh selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah telah menetapkan jadwal dan tahapan pemilihan.

"Tindakan KPU dan KIP membuat tahapan yang tidak berdasarkan UUPA, maka DPR Aceh berpendapat KPU dan KIP telah merugikan atau menghilangkan kewenangan Aceh dalam hal pemilihan gubernur, bupati dan walikota," kata Muklis.

Dalam sidang yang dimulai pukul 09.30 pagi tadi, hakim kemudian memberi masukan kepada pemohon untuk melengkapi legal standing dan alasan-alasan permohonan.

Sedangkan kuasa hukum KIP Aceh Imran Mahfudi mengatakan, dalam sidang pihaknya hanya mendengarkan, karena agenda sidang hanya mendengarkan saran dan masukan dari majelis yang diajukan pemohon."Hakim juga meminta kepada pemohon untuk memastikan agar tindakan mengajukan permohonan itu merupakan keputusan lembaga yang diputuskan melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRA," kata Imran.[]

Sumber: Atjehpost.com

Selengkapnya »

Lagi, Granat Menyalak di Banda Aceh

Banda Aceh - Granat kembali menyalak di Banda Aceh, Kamis (1/12/2011). Kali ini sasarannya adalah Wisma Lampriet, Jalan T. Nyak Arief, Banda Aceh.

Granat yang dilempar orang tak dikenal itu meledak sekitar pukul 20.00 WIB. Dua hari lalu, ledakan serupa juga terjadi di kantor (Seuramo) Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur/wakil gubernur Irwandi Yusuf -Muhyan Yunan. Tapi tak ada korban jiwa.

Adapun letupan granat Wisma Lamprit yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Seuramo Irwandi-Muhyan, itu diketahui memakan tiga korban.

Adapun nama-nama korban, Ina (23) warga Prada Banda Aceh terkena di betis kiri, Lia (22) juga warga Prada, dan Ardeman (20) warga Lamgugop, Banda Aceh. Akibat ledakan itu, lalulintas sempat macet.

Tim Gegana dari Polda Aceh saat ini sedang menyisir lokasi untuk mencari jejak pelaku. Sementara Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan mengatakan, akan membentuk tim khusus untuk mengejar si pelaku sampai ditangkap.

"Ini orang-orang yang tak punya rasa kemanusiaan. Perbuatan biadab. Telah menelan korban yang tak berdosa. Rakyat Aceh harus bersatu melawan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang merusak perdamaian seperti ini," kata Iskandar.


Sumber: Detik.com

Selengkapnya »

Perayaan HUT OPM Masih Bisa Dimaklumi

JAKARTA – Keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Menurut, Politikus PDI P TB Hasanuddin yang terpenting adalah perayaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi ada keinginan dari sebagian masyarakat Papua yang ingin memperingati ulang tahun OPM 1 Desember ini. Dari teman-teman DPR sendiri, kalau dianggap sebagai lambang daerah tidak ada masalah, sebatas lambang daerah tapi ada aturannya seperti disandingkan dengan Bendera Merah Putih dan itu harus ditetapkan dulu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar TB Hasanuddin, Kamis (1/12).

Namun, pemerintah diminta harus bertindak tegas apabila memang ditemukan pelanggaran dalam perayaan itu, dengan catatan, tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Selama ada hubungan dengan tindakan negara dalam negara ya harus ditindak dengan hukum yang berlaku. DPR berharap dalam penyelesaian ini tidak melanggar HAM atau over capacity,” kata dia.

Sebelumnya, Kepolisian sudah memantau keamanan di sejumlah kabupaten rawan konflik menjelang peringatan HUT OPM, dengan mendirikan posko-posko di beberapa titik di Timika yang sering menjadi tempat pengibaran bendera Bintang Kejora.

Terkait perayaan itu, beberapa sekolah di Manokwari, Papua Barat, hari ini justru diliburkan, karena dikhawatirkan terjadi insiden bersamaan dengan perayaan HUT OPM. Sekolah yang diliburkan di Manokwari adalah SMKN 2, SDN 05 Sanggeng, SDN 41 Wosi, serta SMPN 11 Fanindi.

Tak hanya sekolah, suasana sepi aktivitas juga terlihat di Pasar Tingkat Sanggeng. Hampir semua kios pasar tutup. Pemandangan yang sama terlihat di beberapa ruas jalan utama yang biasanya dipenuhi kendaraan. Pada pagi ruas jalan utama terlihat lengang.

( OKZ / CN26 )

Sumber: suaramerdeka.com

Selengkapnya »

Survei ORI: 61,9 Persen Responden Dukung Sikap PA

Direktur ORI Maimun bin Lukman dan Peneliti Senior Budi Azhari saat Konferensi Pers untuk menjelaskan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/10), di Palace Cafe, Banda Aceh.


BANDA ACEH – Dari 1442 responden, 892 orang atau 61,9 persen mengatakan mendukung sikap Partai Aceh yang tidak mendaftarkan calon dalam Pilkada Aceh. Ini merupakan hasil survei yang digelar Occidental Research Institute atau ORI.

"Sedangkan 229 orang atau 15,9 persen responden tidak mendukung sikap PA yang menarik diri dalam Pilkada Aceh. Hal ini dianggap tidak demokratis," kata Maimun yang didampingi Budi Azhari, Tim SurveI ORI kepada sejumlah wartawan, Selasa (18/10), di Palace Cafe, Banda Aceh.

Sisanya, 321 orang atau 22,3 persen responden tidak memberikan jawaban menyangkut sikap Partai Aceh tersebut.

Menurut Azhari, alasan responden mendukung sikap Partai Aceh karena PA konsisten dengan amanah MoU Helinski dengan mengawal pelaksanaan UUPA sebagai hasil dan kesepakatan dengan pemerintah. "PA dianggap konsisten dengan apa yang telah diperjuangkan oleh mereka," ujar Azhari mengutip alasan sejumlah responden dalam survei tersebut.

Sedangkan responden menolak sikap PA, tambah Azahari, karena menganggap dapat menyebabkan konflik politik berkepanjangan. "Dapat mempengaruhi yang telah dibangun selama ini, dan Partai Aceh tidak percaya diri."

Untuk responden yang menjawab tidak tahu menurt Azhari karena responden menilai masalah itu sensitif. "Atau mereka takut untuk menjawab masalah itu.”

Selain soal ini, ORI juga menggelar survei tentang sikap masyarakat terhadap pilkada tepat waktu. "Di satu sisi masyarakat mendukung pilkada tepat waktu. Di sisi lain masyarakat juga mendukung sikap PA,” kata Azhari.

Survei ORI itu dilakukan di delapan daerah yaitu Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat, dengan menggunakan dua jenis data, kualitatif dan kuantitatif. Survei digelar lima hari sejak 10 hingga 15 Oktober 2011.[]

Source: atjehpost.com

Selengkapnya »

SBY: "Reshuffle" Bukan RBT

Didampingi Wapres Boediono, Presiden SBY menjawab pertanyaan wartawan soal isu "reshuffle", di Kantor Presiden, Selasa (4/10/2011) siang.


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, proses reshuffle atau penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II yang dilakukannya bersama Wakil Presiden Boediono selama satu pekan terakhir berjalan secara sistemik dan akuntabel. Presiden, dan juga Wapres, mempertimbangkan berbagai hal dalam memutuskan untuk memberhentikan, menggeser, atau mengangkat menteri dan calon menteri.

"Reshuffle bukan RBT, rencana bangun tidur," tegas Presiden ketika menyampaikan pengumuman perombakan susunan kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/10/2011).

Presiden mengatakan, ketika dirinya hendak memberhentikan menteri yang berasal dari partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah, dirinya melakukan konsultasi dengan pimpinan parpol yang bersangkutan.

"Kalau reshuffle ini menyangkut kesehatan yang berkaitan dengan seorang menteri, hasil pemeriksaan oleh tim dokter kepresidenanlah yang kami jadikan rujukan," kata Presiden.

Presiden mengatakan telah menerima hasil pemeriksaan secara lengkap disertai rekomendasi yang disampaikan secara resmi dan tertulis. Hal ini dilakukan Presiden demi menjaga akuntabilitas.

"Jika ada laporan dari seseorang atau masyarakat yang saya nilai mengandung kebenaran, maka saya akan minta dilakukan investigasi untuk melakukan pengecekan," kata Presiden.

Pada proses reshuffle kali ini, Presiden mengurangi dua jatah kursi menteri yang berasal dari partai politik. Jatah kursi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masing-masing dikurangi satu kursi.

Selengkapnya »