Penembakan Kembali Terjadi : Siapa Yang Bermain Di Aceh?

Oleh: Muhammad Nurdin*

Ilustrasi Operasi Militer di Aceh

Menjelang pilkada Aceh yang rencananya akan di laksanakan pada tanggal 16 januari 2012 itu konstalasi politik bukan semakin kondusif ,tetapi sebaliknya justeru terkesan semakin mencekam.Akhirnya tahun lalu juga terjadi dua kali peledakan granat di  Lamprit Banda Aceh, salah satunya  terjadi di depan kantor tim sukses kandidat balon Gub dan Cawagub Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.Ledakan tersebut juga sempat melukai beberapa orang yang lewat disaat kejadian tersebut.

Kemudian terjadi lagi serentatan penembakan terhadap karyawan yang menewaskan beberapa orang yang juga dilakukan oleh orang tidak di kenal di Aceh Utara.Sekarang terjadi lagi hal serupa terhadap karyawan yang sedang beristirahat di rumah kontrakannya,Blang Cot Tunong ,Kecamatan Blang Blahdeh ,Kabupaten Bireun. Para pelakunya juga berasal dari orang-orang yang tidak dikenal,karena kononnya mereka mengederai motor dan memakai helm.Penembakan terhadap karyawan asal Jawa Timur itu menwaskan tiga orang,yakni Parno, Daud dan Tom.Sedangkan yang mengalami luka tembnak yang cukup serius itu ada tujuh orang,yaitu Khairul (27) ,Imam Malik(29 ),Andriyanto(19)Anshory Irwan(40),Abdul Hakid(30),Hasan dan Yaiman yang masing-masingnya berusis 40 dan 29 tahun.

Berbagai penembakan tersebut diperkirakan bukan hanya sekadar karena terdapat kelompok tertentu yang kecewa terhadap aturan yang membolehkan kelompok independen mengikuti Pilkada,padahal menurut persepsi mereka hal tersebut bertentangan dengan MOU yang di tandatangani Indonesia-GAM di Helsinki,15 Agustius 2005  itu.Karenanya Partai PA yang sekarang di pimpin oleh Muzakkir Manaf,mantan panglima GAM  membeikot Pilkada Aceh. Meskipun Kepolisian belum menemukan bukti-bukti  siapa sesungguhnya di balik peledakan granat dan penembakan tersebut ,akan tetapi terdapat pihak-pihak lawan politik PA yang  menuding memang merekalah pelakunya.

Akan tetapi hal itu sudah dibantah keras oleh PA,yang kemudian sudah diadakan semacam pertemuan antara para politisi,tokoh masyarakat Aceh untuk menjadikan Aceh sebagai daerah yang damai dan siap menyukseskan Pilkada.Tetapi kemudian menjelang tahun 2012 terjadi lagi penembakan terhadap karyawan yang menimbulkan ketegangan baru di Aceh,yang tidak mustahil terkait kekecewaan rakyat terhadap kebijakan rejim ini yang memang kurang peduli kepada mereka.

Selain kehidupan mewreka di bawah garis kemiskinan,karena Aceh baru saja beberapa tahun lalu keluar dari konflik dan juga tsunami namun pemerintah masih juga bermain-main dengan jargon politik untuk berbagai kepentinganya sendiri.Korban konflik tidak di realisasikan sepenuhnya ,begitu juga masalah tsunami yang belum juga tuntas.Lalu di korupsi terjadi di berbagai lini dalam jajaran birokrasi Aceh,yang terkesan di biarkan saja oleh rejim ini.Masyarakat Aceh yang hidupnya tidak layak itu,ditambah lagi dengan 44.12 persen lahan Aceh dikelola oleh para Kapitalisme lokal -Nasional,atau Nasional patungan asing.

Lahan Aceh yang luasnya sekitar 5.736.500 hektar itu seluas 2.525.366.82 hektar sudah di gadaikan kepada pihak kapital yang tidak menguntungkan masyakat Aceh yang bermukim disekitarnya.Selain itu pemerintah pusat sudah mendatang ratusan guru kontrak dari Jawa dan Sumut ke berbagai wilayah Aceh,meskipoun di Aceh sendiri masih banyak guru honore yang sudah puluhan tahun melaksanakan KBM .Mengapa bukan mereka saja yang sudah puluhan tahun mengajar dengan hanya digaji antara 100.000 -300.000 perbulan  yang diangkat daripada mengirim guru dari luar Aceh,yang belum tentu memahami berbagai aspek sosial  rakyat Aceh.

Gejala-gejala tersebut kelihatannya mulai muncul dengan sudah beberapa kali berturut -turut terjadi penembakan terhadap karyawan perkebunan ,semstinya sudah menjadi suatu pembelajaran bagi pemerintah supaya sebelum mengambil sesuatu kebijakan perlu mengadakan suatu risetnya dahulu.Karena rakyat Aceh belum melupakan trauma invasi Jakarta ke Aceh,Tragedi Beutoing Ateuh,Simpang Tiga,dan banyak lagi yang hingga sekarang belum diselesaiakan .Nah ,bukan tidak mustahil itulah masalahnya yang kini sedang berkembang di Aceh seiring dengan memanasnya politik menjelang Pilkada itu.Damai Aceh,amin.

* Penulis adalah seorang Guru Sejarah dan Sosiologi pada sebuah SMA di kota Bandung.

Written in : http://hankam.kompasiana.com 

Selengkapnya »

Syakaratul Maut Sang Penjagal [1]: Kaifa Haluk Yaa Sharon?

Seorang pria tua bersandar lemah di atas tempat tidur, di dalam sebuah kamar yang temaram. Matanya yang menua memandang ke depan dari celah kelopak yang sempit. Saat  pria berpiyama biru muda itu bernapas dengan lemah, perut dan dadanya yang berselimut kain warna putih tampak naik-turun dengan perlahan. Di punggung telapak tangan kanannya tertancap jarum dan selang, yang mengalirkan cairan dari botol infus di sisi kanan ranjangnya.

Hanya dua atau tiga orang saja yang diizinkan masuk untuk merawat laki-laki tua itu dalam sekali waktu.

Cobalah pegang tangannya, belai rambutnya yang memutih dan sapalah dia dengan bahasa orang Arab yang sangat dibencinya, “Kaifa haluk yaa Sharon?” Apa kabarmu Sharon?

Dia pasti tidak akan menjawab. Sebab, itu hanyalah sebuah patung lilin dalam ukuran sebenarnya sebagai representasi dari Ariel Sharon, mantan Perdana Menteri Israel ke-11.

Seni instalasi karya Noam Braslavsky tersebut pertama kali ditampilkan di Galeri Seni Kishon di Tel Aviv.

“Sebagai seorang seniman, adalah hak saya untuk memilih tokoh ini dan membawanya kembali menjadi kepala berita utama (di media massa),” kata Braslavsky, perupa Israel yang bermukim di Jerman.

Memang tidak banyak yang diketahui tentang Ariel Sharon, setelah diserang stroke pada 4 Januari 2006 yang menyebabkan koma hingga saat ini. Pada malam hari Sharon terkena stroke, seorang kru televisi Israel berhasil menangkap gambarnya yang sedang berada di belakang sebuah mobil ambulan, terbaring setengah duduk dalam keadaan sadar. Itulah gambar terakhir dari Sharon yang dimiliki media. Sebab setelah itu, keluarga Sharon sengaja menutup pintu rapat-rapat, atas informasi kondisi salah satu tokoh kontroversial dalam sejarah Zionis Israel itu.

Sementara Sharon palsu didatangi banyak pengunjung di Kishon Gallery, Sharon asli terbujur kaku tidak sadarkan diri beberapa kilometer jauhnya, di Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer.
          
Hidup atau Mati

Dua hari setelah Sharon, yang akrab dipanggil Arik, terkena stroke berat sehingga otaknya dibanjiri darah, berbagai media internasional mengabarkan bahwa ia telah mati.

Hal itu wajar saja, karena setelah dinyatakan stabil pada 5 Januari 2006 oleh tim dokter di Rumah Sakit Haddasah, keesokan harinya Sharon dimasukkan lagi ke ruang operasi. Bahkan wakilnya, Ehud Olmert, telah ditunjuk sebagai pejabat sementara perdana menteri menggantikan tugas yang diemban Sharon.

Pada hari keenam, dokter berupaya membangunkannya dari keadaan tidak sadar, dengan cara mengurangi dosis obat anastesi. Ia pun kemudian bisa bernapas sendiri dengan bantuan respirator dan sedikit memberikan respon terhadap stimulus rasa sakit di lengan dan kakinya.

Tetapi, Sharon yang sudah berpindah rumah sakit tidak juga bangun, meskipun keluarga sudah memperdengarkan alunan musik klasik karya komposer Mozart kesukaannya –seperti yang disarankan oleh dokter. Ia tidak pernah membuka matanya, meskipun hasil tes CT scan menunjukkan otaknya tidak lagi mengeluarkan darah.

Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja, berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma, ikut memperburuk keadaan.

Bulan September 2008, dalam wawancara yang termasuk langka, profesor Zeev Rothstein yang merawat Sharon menceritakan keadaan pasiennya kepada Radio Angkatan Bersenjata Israel.

“Dia bisa menggerakkan matanya, atau satu jari atau beberapa jari… Dia dapat beraksi terhadap rasa sakit, terhadap suara anggota keluarga yang didengarnya. Reaksi-reaksi ini menunjukkan ia tidak sepenuhnya tidak sadar,“ jelas Rothstein.

“Seorang pasien yang terbaring di ranjang rumah sakit begitu lama, tidak akan pernah terlihat sama seperti saat ia sadar dan bisa berlari. Jadi, ia terlihat sangat berbeda,” kata Rochstein lagi.

Sejak itu, tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan dua kabar tentang Sharon. Yaitu, kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil, tapi tetap dalam keadaan koma.*

Sumber: Hidayatullah.com

Selengkapnya »

Kontroversi E-KTP: Untungkan Intelijen AS & Ancam Kemananan Nasional?

Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sedang berlangsung. Sosialisasi proyek berbiaya Rp5,84 triliun itu terus digalakkan. Salah satu manfaat yang menjadi ‘jualan’ pemerintah adalah, e-KTP akan mampu berkontribusi bagi keamanan nasional, khususnya dalam menekan ruang gerak para teroris.

Terduga ‘teroris’ kerap ditemui dengan banyak identitas palsu. Dengan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas palsu diklaim akan segera dapat diketahui karena tertolak oleh sistem.

Keyakinan tersebut masih menjadi perdebatan, karena di era teknologi informasi yang semakin canggih, data keamanan nasional tingkat tinggi sekalipun rentan terhadap aktivitas para peretas dan pencuri data. Kasus bocornya ratusan ribu dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) oleh Wikileaks bisa menjadi contoh.

Namun pemerintah tetap yakin. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sang pemilik proyek, mengklaim e-KTP ala Indonesia tidak akan dapat ditembus serta disalahgunakan. Keyakinan itu mereka wujudkan dengan melibatkan bantuan dari 15 lembaga seperti BIN, BPPT, ITB, dan Lembaga Sandi Negara.

Pertanyaannya kini, bagaimanakah jika penyalahgunaan data e-KTP dilakukan negara?

Satu hal yang mungkin belum menjadi concern publik dalam kaitan dengan e-KTP adalah keterlibatan L-1 Identity Solutions sebagai penyuplai perangkat perekam sidik jari atau AFIS (Automated Fingerprint Identification System) dalam proyek e-KTP di Indonesia.

Perhatian publik selama ini tertuju pada dugaan adanya kolusi dan korupsi dalam tender pengadaan e-KTP. Seperti pernah dilaporkan secara khusus oleh sebuah media nasional, pemenang tender sudah dirancang sedari awal. Sejumlah rapat, yang dihadiri pihak penawar (yang kemudian menjadi pemenang), sejumlah vendor (termasuk perwakilan L-1), dan pemilik tender (pemerintah) terjadi jauh sebelum pemenang tender diumumkan.
L-1 IDENTITY SOLUTIONS

TERLEPAS dari semua itu, ada baiknya kita mencermati keberadaan L-1 dalam proyek e-KTP (L-1 mengutus seorang Lead Solution Architect ke Indonesia selama pengadaan e-KTP), bukan dalam konteks kolusi proyek tapi keamanan nasional.

L-1 Identity Solutions Inc., perusahaan besar dengan nama besar, tapi kredibilitas meragukan. L-1, yang berbasis di Stamford, Connecticut, AS, adalah salah satu kontraktor pertahanan terbesar. Perusahaan, yang berdiri pada Agustus 2006 ini mengambil spesialisasi dalam bidang teknologi identifikasi biometrik (seperti sidik jari, retina, dan DNA). L-1 juga menyediakan jasa konsultan dalam bidang intelijen.

Pendapatan L-1 per tahun diperkirakan mencapai angka US$1 miliar pada 2011. Stanford Washington Research Group, dalam lapoannya, menyebut L-1 sebagai pemimpin pasar internasional proyek identitas biometrik yang diperkirakan bernilai US$14 miliar selama periode 2006-2011.

L-1 menebar proyek hingga ke lebih daripada 25 negara. Di AS, L-1 digandeng Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri dalam proyek visa, paspor, dan SIM. Sejumlah kalangan menyebut L-1 kian memonopoli bisnis identitas di AS, dan secara global, apalagi setelah mereka diakuisisi Safran Morpho, perusahaan keamanan multinasional asal Prancis, pada Juli 2011.

Jika melihat siapa di balik L-1, maka kita tak perlu heran melihat prestasi “bebas-hambatan” di atas. Manajemen puncak L-1, secara khusus, memiliki sejarah hubungan dekat dengan CIA, FBI, dan organisasi pertahanan AS lainnya. Mereka, pada umumnya, memiliki latar belakang dan rekam jejak yang seharusnya membuat kita tidak nyaman.

L-1 mencatat nama George Tenet, mantan Direktur CIA, dalam dewan direktur. Pada 2006, CEO L-1 Robert V LaPenta pernah berujar, “Anda tahu, kami tertarik dengan CIA, dan kami memiliki Tenet.” Tenet terkenal berkat kemahiran berdusta. Dia terungkap memberi informasi intelijen palsu kepada diplomat AS soal keberadaan senjata pemusnah massal di Irak, yang kemudian berujung pada invasi Irak 2003.

Ada nama lain, seperti Laksamana James M Loy sebagai direktur. Karir Loy merentang dari komandan US Cost Guard (1998-2002), wakil menteri untuk Keamanan Transportasi (2002-2003), dan wakil menteri keamanan dalam negeri (2003-2005).

Robert S Gelbard, salah satu anggota dewan direktur, pernah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS untuk Balkan pada masa pemerintahan Bill Clinton. Yang lebih menarik, mantan wakil menteri luar negeri 1993-1997 itu pernah bertugas di Indonesia sebagai duta besar pada 1999-2001.

Nama direktur lainnya adalah BG (Buddy) Beck, bekas anggota Dewan Sains Pertahanan (DBS), yang memberi rekomendasi perkara iptek kepada militer AS. Lalu, Milton E Cooper, mantan kepala Dewan Penasehat Sains Nasional, lembaga yang menginduk kepada militer. Dan Louis H Freeh, mantan direktur FBI (1993-2001).

Safran Morpho, pemilik baru L-1 juga tak terlalu ‘bersih’ dalam urusan figur kontroversial. Di sana duduk Michael Chertoff, mantan menteri Keamanan Dalam Negeri AS pada masa pemerintahan George W Bush, sebagai penasehat strategis. Chertoff adalah salah seorang perancang USA PATRIOT Act, undang-undang yang menumbuhsuburkan pengawasan dan penyadapan oleh FBI terhadap telepon, e-mail, dan data pribadi lainnya. Chertoff juga pendukung maniak pemindaian seluruh tubuh (full body scanning) (teknologi pemindai “full body” yang diterapkan AS mampu menunjukkan permukaan telanjang kulit di bawah pakaian, termasuk lekuk payudara dan kemaluan. Bahkan, versi terbaru dilaporkan bisa menghadirkan image “full color”).

Nama di atas tentu saja tak bisa secara langsung dihubungkan dengan potensi ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional Indonesia. Namun, kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian.

    ...kedekatan mereka dengan intelijen dan militer negara Paman Sam sudah seharusnya menjadi perhatian...

Di AS sendiri, muncul gerakan publik “Stop Real ID”. Gerakan itu menolak proyek “Real ID” (semacam e-KTP). Demikian pula di India. Koalisi LSM pemerhati hak sipil membentuk gerakan yang menolak proyek Unique Identity Number (UID) yang disebut “Aadhaar”. Gerakan itu mereka sebut “Say No to Aadhaar”. Baik Real ID di AS maupun Aadhaar di India melibatkan L-1 Identity Solutions sebagai vendor dan konsultan.
POTENSI ANCAMAN

POTENSI ancaman e-KTP terhadap keamanan nasional, lebih jauh, bisa dilihat dengan memperhatikan indikasi berikut.

Pertama, adanya upaya untuk secara internasional berbagi data biometrik. Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain.

Dalam kesaksian di hadapan Subkomite Keamanan Dalam Negeri DPR AS pada 2009, Kathleen Kraninger (Deputi Asisten Menteri untuk Kebijakan) dan Robert A Mocny (Direktorat Perlindungan Nasional US-VISIT) menyatakan sebagai berikut:



    ...Amerika Serikat, pada khususnya, adalah negara yang bersikeras untuk berbagi data biometrik dengan negara lain...

“Untuk memastikan bahwa kita mampu menghancurkan jaringan teroris sebelum mereka sampai ke Amerika Serikat, kita harus berada di depan dalam mengendalikan standar biometrik internasional. Dengan mengembangkan sistem yang kompatibel, kita akan mampu berbagi informasi teroris internasional dengan aman demi memperkuat pertahanan kita.”

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh S Magnuson pada 2009 pada majalah “National Defense”, berjudul “Defense Department Under Pressure to Share Biometric Data”, pemerintah AS mengklaim telah memiliki kesepakatan bilateral dengan sekitar 25 negara untuk berbagi data biometrik.

“Setiap kali pemimpin negara lain mengunjungi Washington dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Luar Negeri akan memastikan bahwa mereka menandatangani kesepakatan (berbagi data biometrik) tersebut.”

Washington tampaknya tak hanya menempuh cara formal. Seperti pernah diungkap dalam kabel diplomatik AS—yang dibocorkan Wikileaks—Kementerian Luar Negeri AS menginstruksikan diplomat AS untuk secara rahasia mengumpulkan identifikasi biometrik para diplomat negara lain.

FBI tak ketinggalan. Seraya mengklaim ingin membuat “dunia lebih aman”, FBI mendesak inisiatif berbagi data biometrik di antara negara-negara.

Kedua, lemahnya undang-undang terkait pengamanan database kependudukan, terutama jika memperhatikan upaya berbagi data dengan negara lain.

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sangat minim mengatur isu perlindungan dan keamanan data. Isu berbagi data dengan negara lain sama sekali tak diatur. Bahkan, lebih jauh, UU tersebut ‘memberi’ celah bagi pemegang kekuasaan untuk “mengubah”, “meralat”, dan “menghapus” tanpa sepengetahuan sang pemilik data, warga negara itu sendiri. Ini rentan bagi upaya manipulasi data demi kepentingan tertentu.

    ...lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu...

Aturan turunannya lebih buruk lagi. PP 37/2007 membuka peluang bagi siapa pun, termasuk pihak swasta, untuk memperoleh dan menggunakan database kependudukan dengan syarat yang ringan: izin menteri. Di sini lagi-lagi, hak konstitusional warga negara untuk dilindungi privasinya terganggu. Tak ada satu klausul pun dalam peraturan itu yang mewajibkan adanya pengetahuan si pemilik data.

Tekanan negara Abang Sam terhadap Indonesia untuk berbagi data biometrik sangat mungkin terjadi. Apalagi mantra “perang melawan teroris” masih terlampau sakti bagi sebagian besar pejabat Indonesia yang tak punya nyali. Terlebih kata ‘berbagi’ kerap tak berlaku timbali balik, alias sepihak demi keuntungan negara yang lebih kuat.

Menjual privasi demi keamanan negara (aman dari teroris, katanya) mungkin bisa dianggap sikap patriotis seorang warga negara. Namun, seperti dikatakan salah seorang “founding father” AS, Benjamin Franklin:

“People willing to trade their freedom for temporary security deserve neither and will lose both” (orang ingin menjual kebebasannya dengan keamanan yang sementara justru tidak akan mendapatkan semua dan kehilangan keduanya).

Apakah kita mau kehilangan keduanya? [wid/itimes]


Sumber: voa-islam.com

Selengkapnya »