Friday, December 02, 2011
Redaksi
JAKARTA – Keinginan sebagian masyarakat Papua untuk memperingati HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat dimaklumi. Menurut, Politikus PDI P TB Hasanuddin yang terpenting adalah perayaan itu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Jadi ada keinginan dari sebagian masyarakat Papua yang ingin memperingati ulang tahun OPM 1 Desember ini. Dari teman-teman DPR sendiri, kalau dianggap sebagai lambang daerah tidak ada masalah, sebatas lambang daerah tapi ada aturannya seperti disandingkan dengan Bendera Merah Putih dan itu harus ditetapkan dulu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar TB Hasanuddin, Kamis (1/12).
Namun, pemerintah diminta harus bertindak tegas apabila memang ditemukan pelanggaran dalam perayaan itu, dengan catatan, tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Selama ada hubungan dengan tindakan negara dalam negara ya harus ditindak dengan hukum yang berlaku. DPR berharap dalam penyelesaian ini tidak melanggar HAM atau over capacity,” kata dia.
Sebelumnya, Kepolisian sudah memantau keamanan di sejumlah kabupaten rawan konflik menjelang peringatan HUT OPM, dengan mendirikan posko-posko di beberapa titik di Timika yang sering menjadi tempat pengibaran bendera Bintang Kejora.
"Jadi ada keinginan dari sebagian masyarakat Papua yang ingin memperingati ulang tahun OPM 1 Desember ini. Dari teman-teman DPR sendiri, kalau dianggap sebagai lambang daerah tidak ada masalah, sebatas lambang daerah tapi ada aturannya seperti disandingkan dengan Bendera Merah Putih dan itu harus ditetapkan dulu dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujar TB Hasanuddin, Kamis (1/12).
Namun, pemerintah diminta harus bertindak tegas apabila memang ditemukan pelanggaran dalam perayaan itu, dengan catatan, tak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). “Selama ada hubungan dengan tindakan negara dalam negara ya harus ditindak dengan hukum yang berlaku. DPR berharap dalam penyelesaian ini tidak melanggar HAM atau over capacity,” kata dia.
Sebelumnya, Kepolisian sudah memantau keamanan di sejumlah kabupaten rawan konflik menjelang peringatan HUT OPM, dengan mendirikan posko-posko di beberapa titik di Timika yang sering menjadi tempat pengibaran bendera Bintang Kejora.
Terkait perayaan itu, beberapa sekolah di Manokwari, Papua Barat, hari ini justru diliburkan, karena dikhawatirkan terjadi insiden bersamaan dengan perayaan HUT OPM. Sekolah yang diliburkan di Manokwari adalah SMKN 2, SDN 05 Sanggeng, SDN 41 Wosi, serta SMPN 11 Fanindi.
Tak hanya sekolah, suasana sepi aktivitas juga terlihat di Pasar Tingkat Sanggeng. Hampir semua kios pasar tutup. Pemandangan yang sama terlihat di beberapa ruas jalan utama yang biasanya dipenuhi kendaraan. Pada pagi ruas jalan utama terlihat lengang.
( OKZ / CN26 )
Sumber: suaramerdeka.com
Posted in: Nasional,News,Politik
