Forum UPK Provinsi Aceh Gelar Acara Jambore Di Taman Sari

Banda Aceh | Forum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd Provinsi Aceh Menggelar Acara Jambore bertempat di Taman Sari Kota Banda Aceh. Acara tersebut dimulai sejak tanggal 17 s/d 18 Maret 2012 yang diikuti oleh seluruh UPK se-Provinsi Aceh.

Pengelola Stand UPK Kab. Aceh Utara sedang melayani seorang Wisatawan Mancanegara yang sempat berkunjung ke stand tersebut pada acara Jambore UPK PNPM se-Provinsi Aceh di Taman Sari - Banda Aceh, Sabtu (17/3/12)

Armiya Yusuf, ST selaku anggota Panitia pelaksana kegiatan dimaksud kepada Atjeh Buzz Online menjelaskan bahwa acara Jambore ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya Pameran Karya Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) binaan UPK, Pentas Seni dan Pemilihan Agam dan Inong UPK Aceh.

Dijelaskan pula bahwa, acara tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Produk-produk unggulan hasil karya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang permodalannya bersumber dari pinjaman yang digulirkan oleh UPK yang tersebar di seantero Provinsi Aceh. "Insya Allah acara seperti ini akan kita laksanakan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk memacu kreatifitas masyarakat lokal untuk mengembangkan produk-produk unggulan yang menjadi ciri khas daerah mereka masing-masing", ujar Armiya.

Pantauan Atjeh Buzz Online, tepat pukul 15.00 WIB sore tadi, lokasi Taman Sari telah dipadati oleh para pengunjung yang ingin menyaksikan penampilan Grup Seudati Agam dari Pasee yang diboyong oleh Pengurus UPK Kabupaten Aceh Utara sebagai pembuka serta berkunjung ke stand-stand UPK dari 18 Kabupaten se-Provinsi Aceh.[AJL]

Selengkapnya »

Mendagri: Kesepakatan Dirjen Otda-Partai Aceh Tidak Formal

Mendagri | dok. tribunnews.com

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi tidak mempersoalkan terjadinya 'kesepakatan' antara Dirjen Otda (Kemendagri) Djohermansyah Djohan dan Partai Aceh dalam rangka Pilkada Aceh. Pasalnya, kesepakatan itu dibuat dengan niat baik agar wakil Partai Aceh ikut dalam pemilihan kepala daerah.

"Partai Aceh hingga kini belum daftar. Niat baik Pak Djo, alangkah baiknya bila semua ikut, partai nasional ikut, Partai Aceh ikut, dan pemilu kada berlangsung damai," kata Gamawan saat berbincang dengan wartawan di ruang wartawan Kemendagri Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan sebenarnya kesepakatan yang dibuat bukan merupakan sesuatu yang formal. Beberapa waktu lalu, sejumlah pengurus Partai Aceh mendatangi Djohermansyah untuk dialog.

"Pak Djo lantas bicara agar Partai Aceh mau menerima jika ketentuan calon independen diakomodasi di qanun pemilukada. Partai Aceh mau, tapi minta agar pemilukada ditunda," ungkapnya.

Lebih lanjut, Gamawan menceritakan Partai Aceh kemudian meminta Dirjen Otda menandatangani surat kesepakatan itu secara resmi. Namun, Dirjen Otda tidak bersedia menandatangani karena yang menentukan penundaan pemilu kada bukan Kemendagri, melainkan Komite Independen Pemilihan (KIP) dan KPU Pusat.

"Surat yang diparaf itulah kemudian dibawa ke KIP Aceh. Intinya untuk menanyakan bisa nggak diundur, karena dia yang punya kewenangan, bukan Kemendagri," ujarnya.

Gamawan mengatakan Dirjen Otda juga sudah berbicara dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, menjelaskan bahwa surat itu hanyalah untuk sebuah niat baik, tidak ada kepentingan lain.

Seperti diketahui, Irwandi Yusuf kecewa dengan tindakan Djohermansyah yang dinilai gegabah, tidak profesional, serta mengabaikan prinsip netralitas, dengan malakukan kesepakatan dengan Partai Aceh. Bahkan, Irwandi sudah melaporkan tindakan mantan Deputi Setwapres Bidang Politik ini ke Presiden SBY.

Ketika ditanya apakah Gamawan sudah menerima pengaduan dari Irwandi, ia hanya mengatakan dirinya belum menerima pengaduan. "Karena sudah diberitahu duduk persoalannya," ujarnya.

Sumber: MEDIA INDONESIA

Selengkapnya »

Pema Unsyiah Ancam Kerahkan 32 Ribu Mahasiswa Duduki Mapolda Aceh

Mahasiswa Unsyiah Demo Menuntut Penyelesaian Berbagai Kasus Teror yang Belakangan terjadi di Aceh | (dok. The Atjeh Post)

BANDA ACEH – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pemerintah Mahasiswa (Pema) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pagi tadi, Selasa (3/1) pukul 10.30 WIB, melakukan unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Aceh. Mereka mendesak Kapolda Aceh mengusut tuntas sejumlah aksi terror dan penembakan yang terjadi di Aceh beberapa waktu terakhir.

“Jika dalam waktu 3 bulan tidak tuntas, maka kami akan mengerahkan 32 Ribu Mahasiswa Unsyiah untuk menduduki Polda Aceh,” kata Furqan Ishak Aqsa, Presiden Mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh disela-sela orasinya yang berlangsung, Selasa (3/1) di depan Mapolda Aceh.

Dalam orasi itu, para mahasiswa juga meminta Kapolda mundur dari jabatannya. Mereka meminta Kapolri mencopot Kapolda Aceh jika tidak dapat menangani sejumlah aksi teror yang terjadi selama tiga bulan terakhir.

“Kalau simulasi penanganan aksi teror, polisi pandai sekali. Tapi kenapa teror yang asli tidak berhasil diungkap? Polisi hanya bisa tebar pesona,” kata salah seorang mahasiswa.

Selain itu, dalam orasinya para mahasiswa juga menyatakan kekhawatiran para orang tua mereka di kampung halaman terhadap nasib anaknya yang sedang menuntut ilmu di Banda Aceh, akibat dari sejumlah aksi terror yang terjadi.

“Orang tua kami di kampung takut, Pak, dengan keadaan kami disini, kami juga takut kuliah kalau Aceh dalam keadaan teror seperti ini,” kata salah seorang mahasiswa yang melakukan orasi.

Setelah satu jam lebih berorasi, sebenarnya para mahasiswa ingin bertemu Kapolda Irjen Iskandar Hasan. Namun, rencana itu tidak berhasil karena penjaga keamanan terlihat menjaga ketat dan menutup pintu masuk (gerbang) Mapolda Aceh.

Selang beberapa saat, AKBP Iwan Eka Sautra, Kapinwas mewakili Kapolda Aceh keluar dari gerbang dan bertemu dengan para mahasiswa. Kepada mereka, Iwan menjelaskan, polisi sedang bekerja menyelidiki kasus-kasus penembakan itu.

“Kita perlu saksi-saksi dan bukti-bukti dalam mengungkap kasus-kasus tersebut,”kata AKBP Iwan. “Kami sedang mengupayakan mengusut kasus-kasus tersebut,” ujarnya.

Mahasiswa lantas meminta Iwan menandatangani surat pernyataan komitmen polisi untuk mengusut tuntas aksi-aksi teror di Aceh. Permintaan itu dipenuhi. Setelah AKBP Iwan Eka Sautra menandatangani pernyataan, para mahasiswa membubarkan diri.

Sumber: The Atjeh Post

Selengkapnya »