Setiap orang bisa menjadi Wartawan (Citizen Journalist) di lingkungannya. Pastikan informasi disekitar anda termuat di ATJEHbuzz ONLINE dengan mengirimkannya kepada kami melalui e-mail: redaksi.atjehbuzz@gmail.com. Anda juga bisa mengomentari setiap berita yang kami sajikan melalui Facebook Plugin yang terdapat dibagian bawah dari masing-masing berita.

Tuesday, January 3, 2012

Aceh Masuk Daftar Daerah Berpotensi Banjir Bandang di Awal 2012

Ilustrasi Banjir Aceh | (dok. g-pase.blogspot.com)
JAKARTA - Musim hujan tiba. Namun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan bencana di balik musim yang disambut suka cita para petani ini.

"Ancaman banjir musim penghujan periode 2011-2012 sangat nyata. Pada umumnya wilayah di Indonesia Barat, bencana banjir lebih dominan karena menerima curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian timur. Sedangkan di bagian timur Indonesia potensi banjir bandang lebih dominan," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo, di Kantor BNPB, Jakarta, Rabu, 16 November 2011.

Berdasarkan prediksi banjir dari LAPAN, diperkirakan sekitar 98 kabupaten/kota di Pulau Jawa akan terendam banjir pada Desember 2011 hingga Januari 2012. Banjir diprediksi terjadi di dataran, khususnya di daerah cekungan, bantaran sungai, dan daerah yang secara alamiah sering terjadi banjir.

“Banjir dan longsor di Pulau Jawa tentu dapat menimbulkan korban dan kerugian yang besar, sebab sekitar 120 juta jiwa tinggal di Jawa dan menempati daerah-daerah rawan bencana,” tambah Sutopo.

BNPB pun memetakan ada 11 provinsi yang dinyatakan rawan banjir bandang. Sementara 16 provinsi dinyatakan rawan bencana longsor. Secara khusus, BNPB bahkan menyatakan ada empat daerah yang perlu mendapat prioritas tinggi terkait ancaman banjir, yaitu Merapi (banjir lahar dingin), DKI Jakarta, Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, dan DAS Citarum.

Sementara sebelas provinsi rawan banjir itu adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara, 16 provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan longsor antara lain NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Sumsel, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Sumsel, Sumut, NTB, NTT, Papua Barat, dan Papua.

Dari data itu, terdapat 172 kabupaten/ kota yang berisiko tinggi terkena bencana banjir, dan 118 kabupaten/ kota berisiko sedang. Sedangkan  risiko tinggi dari bencana longsor sebanyak 154 kabupaten/ kota, dan 149 kabupaten/ kota berisiko sedang.

Peringatan dini ini bukan isapan jempol semata. Beberapa daerah sudah merasakan 'sapaan' hujan deras hingga banjir yang diprediksi BMKG ini. Di sejumlah daerah bahkan memakan korban.

Sumatera Barat.
Banjir bandang melanda 10 kecamatan di Pesisir Selatan pada 3 November lalu. Banjir menyapu rumah warga di 10 kecamatan dan menewaskan enam warga. Sejumlah fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan jembatan, rusak akibat luapan sejumlah sungai di Pessel. Hantaman bajir bandang juga memutuskan jalan lintas barat Sumatera sepanjang 700 meter di desa Pasir Putih, Kambang, Kecamatan Lengayang. Data kerugian sementara ditaksir mencapai Rp279 miliar.

Bali. Banjir besar terjadi pada Selasa malam 8 November 2011 di Kota Denpasar membuat ratusan rumah terendam air. Banjir juga menyeret satu warga yang hingga kini belum ditemukan.

Hasil pendataan Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Bali menunjukkan ada sekitar 56 desa di Bali rawan banjir. Daerah-daerah itu tersebar di beberapa wilayah, termasuk di kawasan wisata Kuta dan Jimbaran.

DKI Jakarta. Hujan deras disertai angin pun mulai melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, sejak bulan lalu. Khusus untuk banjir Jakarta, kata Sutopo, BNPB terus mengantisipasi kemungkinan terjadinya siklus banjir 5 tahunan seperti pada tahun 2002 dan 2007. Namun ia menyatakan, bila Jakarta diterjang banjir, maka akan sulit untuk mengatasinya.

“Meskipun upaya telah dilakukan sejak tahun 1960-an, namun masalah banjir tetap ada,” ujar Sutopo. Menurutnya, masalah banjir di Jakarta sangat kompleks dan memerlukan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, sampai masyarakat.

Bagaimana Mengantisipasi Banjir
Untuk melakukan antisipasi banjir dan longsor tersebut, BNPB telah melakukan beberapa hal. Pertama, koordinasi kesiapsiagaan banjir dan longsor dengan berbagai kementerian/ lembaga. Kedua, penyusunan rencana kontijensi dan rencana aksi terpadu menghadapi ancaman banjir dan longsor.

Ketiga, pengiriman peralatan dan logistik ke 33 provinsi dan 265 kabipaten/ kota. Keempat, menyiapkan tim Satuan Reaksi Cepat yang bisa dimobilisasi setiap saat. Kelima, rapat koordinasi di tingkat provinsi dan gelar kesiapan di DKI Jakarta dan Jawa Timur. BNPB juga telah menyediakan dana siap pakai (on call) yang saat ini masih tersedia sebesar Rp116 miliar.

"Kebijakan dan strategi dalam penanganan bencana banjir dan longsor penanggulangan bencana di kabupaten/ kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota yang pelaksanaannya akan ditangani oleh BPBD kabupaten/ kota. Demikian pula untuk tingkat provinsi, tanggung jawab utama tetap pada gubernur sebagai kepala daerah yang pelaksanaannya ditangani oleh BPBD provinsi," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo.

Khusus untuk Jakarta, kata Sutopo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta telah menyiapkan petugas Pemerintah Daerah yang bisa dimobilisasi sebanyak 26.553 orang, perahu karet 310 unit, motor temple 283 unit, truk 136 unit, mobil pompa air 437 unit, beras 93 ton, mie instan 2.000 dus, obat-obatan 50 paket, dan lain-lain.

Selain di Jakarta, kata Sutopo, masyarakat di lereng Gunung Merapi juga diminta meningkatkan kewaspadaan menjelang musim hujan. Magelang bahkan sudah siaga 1. Dari 140 juta meter kubik erupsi Merapi, diperkirakan masih ada 90 juta meter kubik material piroklastik di lereng Merapi.

“Ancaman lahar dingin sisa erupsi Merapi tahun 2010 bisa mengancam masyarakat dan infrastruktur di sepanjang 15 sungai di sekitar Merapi,” jelas Sutopo. Untuk mengatasinya, kata dia, BNPB menggelontorkan dana siap pakai sebesar Rp444,69 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan darurat lahar dingin.


Sumber: VIVAnews

 
Design by Adly Jay Lanie